BANDA ACEH, TP – Pemerintah Aceh memperkuat upaya pencegahan korupsi di tingkat desa melalui program Percontohan Desa Antikorupsi. Sebanyak 15 desa dari berbagai kabupaten dan kota menerima penghargaan atas komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Ibnu Basuki Widodo di Banda Aceh, Rabu (21/10/2026).
Penganugerahan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh bersama KPK dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat pencegahan korupsi sekaligus mendorong penerapan prinsip pemerintahan yang baik hingga ke tingkat gampong.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menegaskan bahwa pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan karena pengelolaan anggaran dan pelaksanaan programnya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Menurut dia, pengelolaan pemerintahan desa harus mengedepankan keterbukaan, pertanggungjawaban, partisipasi warga, serta pelayanan publik yang berkualitas.
“Pemerintahan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Fadhlullah.
Ia mengatakan, pencegahan korupsi perlu diwujudkan melalui langkah nyata, mulai dari keterbukaan informasi anggaran, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, penguatan pengawasan, hingga pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
Wakil Gubernur juga mengapresiasi desa-desa penerima penghargaan yang dinilai menunjukkan komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih dan amanah. Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi desa lain di Aceh.
Fadhlullah menekankan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan dorongan untuk terus meningkatkan integritas aparatur, memperbaiki pelayanan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Untuk memperluas penerapan tata kelola yang baik, ia mendorong pemerintah kabupaten/kota bersama perangkat daerah terkait agar memperkuat pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilaksanakan melalui pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya dengan penindakan, tetapi juga melalui pendidikan dan pencegahan.
Ia menjelaskan, KPK menerapkan pendekatan trisula pemberantasan korupsi yang mencakup pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ketiga aspek tersebut perlu berjalan beriringan untuk membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Ibnu menyebutkan terdapat 869 kasus korupsi dana desa sepanjang 2016–2023. Data tersebut menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam memastikan anggaran desa digunakan sesuai ketentuan.
Ia juga menyoroti sejumlah faktor yang berpotensi membuka celah korupsi, antara lain rendahnya transparansi anggaran, belum optimalnya saluran pengaduan masyarakat, minimnya keterlibatan warga dalam mengawasi pembangunan, serta lemahnya budaya kerja antikorupsi.
Karena itu, pemerintah desa didorong memperkuat sistem pengawasan internal, menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses masyarakat, dan memastikan proses pembangunan berjalan secara terbuka.
Pemerintah Aceh berharap program Percontohan Desa Antikorupsi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat integritas aparatur sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat gampong. Nilai-nilai antikorupsi diharapkan tidak hanya dipenuhi sebagai indikator penilaian, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan sehari-hari.
Adapun 15 desa penerima penghargaan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2026 meliputi Gampong Meunasah Timu di Kabupaten Bireuen, Desa Amiria Bahagia di Kabupaten Simeulue, Gampong Panteriek di Kota Banda Aceh, Kampung Tanjung Mancang di Kabupaten Aceh Tamiang, Gampong Pasi Pinang di Kabupaten Aceh Barat, Kampung Bale Redelong di Kabupaten Aceh Tengah, dan Gampong Kabong di Kabupaten Aceh Jaya.
Penerima lainnya adalah Gampong Kuta Barat di Kota Sabang, Gampong Kayee Jatoe di Kabupaten Pidie, Desa Subulussalam Selatan di Kota Subulussalam, Gampong Dayah Timu di Kabupaten Pidie Jaya, Kampung Kota Rikit Gaib di Kabupaten Gayo Lues, Gampong Seuneubok di Kota Lhokseumawe, Kampung Kuteni Reje di Kabupaten Aceh Tengah, serta Gampong Geudubang Jawa di Kota Langsa.
Melalui kolaborasi dengan KPK dan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Aceh berkomitmen mendorong tata kelola pemerintahan desa yang semakin terbuka, profesional, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas di tingkat gampong diharapkan berdampak pada efektivitas pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat Aceh.
Tinggalkan Balasan