Washington, DC – Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Ilhan Omar, menegaskan tidak akan mundur menghadapi ancaman deportasi dan kemungkinan hukuman penjara yang dikaitkan dengan penyelidikan federal terhadap riwayat keimigrasiannya.
Politikus keturunan Somalia yang mewakili Minnesota itu menilai tekanan terhadap dirinya tidak akan membuatnya berhenti bersuara. Ia juga menyatakan akan terus menentang kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump menjelang pemilihan paruh waktu atau midterm elections pada 3 November 2026.
“Kami tidak akan bisa diintimidasi. Kami tidak akan bisa dibungkam. Kami tidak akan takut,” kata Omar dalam pesan video, seperti dikutip Anadolu, Kamis (22/10/2026).
Omar menilai langkah yang diambil pemerintah terhadap dirinya mencerminkan persaingan politik menjelang pemilu. Ia menduga tekanan tersebut berkaitan dengan upaya Partai Republik mempertahankan kendali atas Kongres di tengah perdebatan mengenai kebijakan pemerintahan Trump, termasuk imigrasi dan konflik dengan Iran.
Ia menyebut dukungan publik yang diterimanya menjadi dorongan untuk terus menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Omar juga berencana meningkatkan aktivitas kampanye untuk membantu Partai Demokrat meraih kursi di DPR dan Senat sekaligus mendorong pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang dijalankan.
Penyelidikan dokumen imigrasi
Penyelidikan terhadap Omar mengemuka setelah agen federal menggeledah kediamannya di Washington pada 12 Oktober 2026. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidakbenaran informasi dalam dokumen imigrasi dan kemungkinan konspirasi. Sejumlah barang, termasuk telepon genggam dan paspor, dilaporkan turut disita.
Penyidik disebut tengah menelusuri informasi mengenai usia Omar dan dokumen yang digunakan dalam proses imigrasinya ke Amerika Serikat. Pemeriksaan juga mencakup kemungkinan keterlibatan mendiang ayahnya dalam penyampaian informasi yang tidak akurat.
Presiden Trump sebelumnya mengisyaratkan Omar dapat menghadapi konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan hukuman penjara, selain ancaman kehilangan status kewarganegaraan dan deportasi apabila dugaan pelanggaran terbukti.
Namun, hingga laporan tersebut disusun, dugaan pelanggaran itu masih dalam tahap penyelidikan dan belum membuktikan kesalahan Omar.
Omar membantah melakukan pelanggaran. Ia menyatakan datang ke Amerika Serikat pada 1995 ketika berusia sekitar 12 tahun dan memperoleh kewarganegaraan pada 2000.
Bantah intimidasi politik
Omar menilai penyelidikan tersebut sebagai bentuk tekanan politik terhadap dirinya, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pengkritik Trump. Ia berjanji tetap menjalankan tugas sebagai anggota Kongres dan melanjutkan aktivitas politiknya menjelang pemilu.
Penyelidikan itu juga menuai sorotan karena berlangsung beberapa pekan sebelum pemilihan paruh waktu. Sejumlah politikus Demokrat mempertanyakan waktu pelaksanaan penggeledahan dan menuding aparat penegak hukum berpotensi digunakan untuk menyasar lawan politik. Pemerintah, sementara itu, menyatakan penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah pengadilan.
Pemilu paruh waktu AS pada 3 November mendatang akan menentukan komposisi kursi DPR dan Senat untuk periode berikutnya. Hasilnya akan memengaruhi keseimbangan kekuatan politik di Kongres serta kemampuan pemerintahan Trump menjalankan agenda kebijakannya.
Tinggalkan Balasan