ACEH JAYA, TP – Gampong Kabong, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, meraih penghargaan sebagai Desa Percontohan Antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya penerapan tata kelola pemerintahan gampong yang transparan dan akuntabel.
Penghargaan diserahkan dalam acara penganugerahan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Aceh 2026 di Aula Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (21/10/2026). Bupati Aceh Jaya Safwandi menerima penghargaan tersebut bersama Penjabat (Pj) Keuchik Gampong Kabong, Muttasir.
Safwandi mengatakan pencapaian tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya aparatur gampong dalam menjalankan pemerintahan, terutama terkait ketertiban administrasi, transparansi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Bagi kami, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, penghargaan ini sangat bermakna. Salah satu gampong di Aceh Jaya berhasil menerima penghargaan dari KPK RI karena telah menjalankan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek administrasi dan transparansi, dengan baik,” kata Safwandi.
Ia menegaskan, setiap program pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah, baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten, harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Safwandi, keberhasilan Gampong Kabong diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh gampong di Aceh Jaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan aparatur gampong. Masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan melalui musyawarah di meunasah atau balai gampong agar mengetahui program yang akan dijalankan beserta penggunaan anggarannya.
Safwandi menambahkan, pengawasan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
“Kami berharap seluruh gampong di Aceh Jaya dapat mengedepankan keikhlasan dalam membangun, menerapkan transparansi dalam setiap kegiatan, serta melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan pengawasan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gampong dapat terus meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya, Safrul Maryadi, berharap penghargaan tersebut menjadi pemicu bagi 171 gampong lainnya di Aceh Jaya untuk memperkuat pencegahan korupsi.
Menurut Safrul, pengelolaan keuangan gampong harus dilakukan secara tertib administrasi, terbuka, dan akuntabel serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penghargaan yang diterima Gampong Kabong diharapkan mendorong aparatur gampong semakin memahami pentingnya integritas dalam menjalankan pemerintahan.
Pj Keuchik Gampong Kabong, Muttasir, menyampaikan terima kasih kepada KPK atas penghargaan yang diberikan. Ia berharap pencapaian tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh aparatur gampong untuk terus memperbaiki pelayanan publik dan pengelolaan keuangan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas anugerah penghargaan dari KPK RI ini. Semoga penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan gampong agar semakin transparan dan akuntabel, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan kegiatan secara nyata di lapangan,” kata Muttasir.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Aceh Jaya, Dahrial Saputra, mengatakan pemerintah kabupaten akan terus mendorong pembinaan dan pendampingan bagi gampong-gampong lainnya.
Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan keterbukaan pengelolaan anggaran, serta mencegah praktik korupsi dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat gampong.
Dalam kegiatan tersebut, Safwandi didampingi Dahrial Saputra, Inspektur Inspektorat Aceh Jaya Safrul Maryadi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Jaya Fahmi, serta Camat Krueng Sabee Syarwan.
Pemkab Aceh Jaya berharap penghargaan bagi Gampong Kabong tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat setempat, tetapi juga mendorong penguatan integritas di seluruh wilayah kabupaten.
Melalui sinergi pemerintah daerah, aparatur gampong, lembaga Tuha Peut Gampong, dan masyarakat, upaya pencegahan korupsi diharapkan semakin kuat sehingga pembangunan dapat berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga.
Tinggalkan Balasan