JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026) malam. Ketua MK Suhartoyo menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut karena bukan peserta Pemilihan Presiden 2024.
“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Suhartoyo dalam persidangan.
Dalam pertimbangannya, MK mengungkapkan bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan Gibran telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri yang setara dengan jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.
Keterangan tersebut juga diperkuat oleh pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang hadir dalam persidangan. Dalam keterangannya, tidak ditemukan dokumen ijazah, sertifikat, maupun diploma yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung dalam proses penyetaraan ijazah luar negeri.
MK juga menilai dokumen Certificate of Attendance, academic records, dan explanation of grades tidak dapat diposisikan sebagai bukti kelulusan. Dokumen-dokumen tersebut dinilai lebih menunjukkan kehadiran serta rekam proses pembelajaran.
Meski demikian, temuan tersebut tidak serta-merta membuat MK dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisi Wakil Presiden.
MK menjelaskan, persoalan yang diajukan para pemohon tidak lagi berada dalam ranah penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2024. Hal itu disebabkan status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah dirinya dilantik dan mengucapkan sumpah sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
Pelantikan tersebut sekaligus menandai berakhirnya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Karena itu, menurut MK, penilaian terhadap keabsahan pemenuhan syarat pencalonan bukan lagi menjadi bagian dari kewenangan MK dalam perkara PHPU yang diajukan saat ini.
Persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan calon presiden dan wakil presiden, menurut Mahkamah, merupakan kewenangan lembaga yang memang memiliki mandat untuk melakukan penilaian tersebut.
Gugatan Diajukan 12 Pemohon
Permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran tersebut diajukan oleh 12 orang, salah satunya mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana.
Permohonan didaftarkan pada 10 September 2026 dan kemudian diregistrasi oleh MK pada 17 September 2026. Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar pada 21 September 2026 di Gedung MK, Jakarta.
Dalam perkara tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadi pihak yang berstatus sebagai Termohon, sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditempatkan sebagai Pihak Terkait.
Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan mengenai pendidikan minimal SMA atau sederajat merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi calon presiden dan wakil presiden. Menurut mereka, calon yang tidak memenuhi ketentuan tersebut seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sejak tahap pencalonan.
Mereka juga berpendapat bahwa persoalan tersebut berimplikasi terhadap keabsahan perolehan suara, penetapan calon hingga pelantikan sebagai Wakil Presiden.
Dalam permohonannya, para pemohon turut mendalilkan adanya dugaan cacat administratif dan manipulasi yang disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan terencana dalam proses pencalonan Gibran.
Salah satu pokok keberatan berkaitan dengan ketentuan syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu. Para pemohon mempertanyakan bukti yang menunjukkan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan setingkat SMA.
Dokumen pendidikan Gibran dari UTS Insearch Sydney juga menjadi bagian yang dipersoalkan. Denny Indrayana menilai Certificate of Attendance yang diajukan tidak dapat dipersamakan dengan bukti kelulusan SMA. Ia juga mempertanyakan penggunaan program diploma sebagai dasar pemenuhan persyaratan pendidikan tersebut.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menilai keabsahan pencalonan Gibran berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan. Apabila syarat pendidikan dinilai terpenuhi, mereka meminta status pencalonan ditegaskan sah. Sebaliknya, apabila syarat tersebut dinilai tidak terpenuhi, para pemohon meminta Gibran didiskualifikasi.
Tinggalkan Balasan