Banda Aceh, TP – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mulai mempersiapkan penataan dan pemekaran wilayah kemukiman melalui penyusunan kajian akademik dan naskah akademik. Upaya tersebut dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Aceh Jaya dengan menggandeng Universitas Syiah Kuala (USK).
Komitmen kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara Kepala DPMPKB Aceh Jaya, Dahrial Saputra, S.IP., dengan Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat (PR-HIA) Universitas Syiah Kuala, di Banda Aceh, Selasa (10/11/2026).
Kedatangan Dahrial disambut langsung oleh Guru Besar Hukum Adat dan Peradilan Adat Fakultas Hukum USK, Prof. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, S.Ag., M.H. Sementara penandatanganan MoA dilakukan bersama Kepala PR-HIA USK, Prof. Dr. Azhari, S.H., M.C.L., M.A.
Kepala DPMPKB Aceh Jaya, Dahrial Saputra, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis untuk mempercepat proses penataan dan pemekaran wilayah mukim dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi diperlukan untuk memastikan setiap tahapan kebijakan memiliki dasar kajian yang komprehensif, baik dari aspek hukum maupun sosial kemasyarakatan.
“Kerja sama ini bertujuan mempercepat penataan dan pemekaran wilayah mukim di Kabupaten Aceh Jaya. Karena itu, kita menggandeng USK melalui Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat untuk melakukan kajian serta menyusun naskah akademik sebagai landasan dalam proses tersebut,” kata Dahrial.
Ia menjelaskan, penataan wilayah kemukiman tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian wilayah administratif. Proses tersebut juga perlu mempertimbangkan aspek historis, hukum adat, serta dinamika dan kondisi sosial masyarakat setempat.
Dahrial berharap, dukungan akademisi USK dapat menghasilkan kajian yang objektif dan terukur sehingga kebijakan penataan maupun pemekaran mukim nantinya memiliki landasan hukum yang kuat.
Selain mendukung penataan wilayah pemerintahan, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat eksistensi kelembagaan adat dan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat kemukiman.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Aceh Jaya menargetkan proses penataan dan pemekaran wilayah mukim dapat berjalan lebih terarah, terencana, serta tetap memperhatikan nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.
Tinggalkan Balasan