JAKARTA, TP – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan gentar menghadapi sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait status pasar modal nasional. Pernyataan itu disampaikan di tengah kekhawatiran investor setelah lembaga penyedia indeks global tersebut membuka konsultasi mengenai kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia.
Prabowo menyampaikan sikap tersebut saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), dalam rangka dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kesulitan kita masih banyak, gangguan masih banyak, kita terus diadang, ada apa itu? Macam-macam lah. MSCI, macam-macam. Dia mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun, dan tidak akan gentar,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan Indonesia memiliki kekuatan, keberanian, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan.
“Saudara sekalian, kita tidak takut. Kita punya kekuatan, kita punya keberanian, dan kita rela berkorban dan kita tidak mengenal menyerah,” ujarnya.
Prabowo juga membuka kemungkinan pemerintah kembali menerapkan penghematan anggaran apabila diperlukan.
“Kalau perlu, kita adakan penghematan besar-besaran. Kita lebih hemat lagi nanti,” imbuhnya.
MSCI Soroti Transparansi Pasar Modal
Sorotan terhadap pasar modal Indonesia mencuat setelah MSCI mengumumkan konsultasi mengenai kemungkinan perubahan status Indonesia dari Emerging Market atau pasar berkembang menjadi Standalone Market atau pasar mandiri.
MSCI menyoroti sejumlah persoalan struktural, termasuk transparansi kepemilikan saham, konsentrasi kepemilikan, dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi. Lembaga tersebut juga mempertanyakan efektivitas langkah perbaikan yang telah dilakukan otoritas pasar modal Indonesia.
Pengumuman itu diikuti tekanan tajam di pasar saham domestik. Pada Jumat (16/10/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat anjlok 11,57 persen. Pada Senin (19/10/2026), indeks kembali melemah 3,64 persen dan ditutup di level 4.996.
Evaluasi MSCI menjadi perhatian karena klasifikasi pasar dan komposisi indeksnya menjadi salah satu acuan investor global dalam menentukan alokasi dana. Perubahan status berpotensi memengaruhi arus investasi, meskipun dampaknya bergantung pada keputusan akhir dan respons pelaku pasar.
MSCI menyatakan proses konsultasi akan berlangsung hingga 30 April 2027, dengan keputusan mengenai klasifikasi pasar Indonesia dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027. Dengan demikian, perubahan status tersebut belum menjadi keputusan final.
DPR Minta MSCI Tetap Terbuka terhadap Kritik
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai masukan MSCI perlu menjadi bahan evaluasi bagi otoritas pasar modal. Namun, ia menegaskan penilaian lembaga indeks global tersebut tetap dapat dikritisi.
Menurut Said, Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menjalankan berbagai langkah pembenahan secara bertahap serta membangun komunikasi dengan MSCI.
Ia menyoroti upaya peningkatan batas minimum saham publik atau free float, yang menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat likuiditas dan keterbukaan pasar.
Said juga mempertanyakan respons MSCI terhadap langkah-langkah reformasi yang telah ditempuh otoritas Indonesia. Menurut dia, evaluasi pasar modal seharusnya berlangsung secara terbuka dan mempertimbangkan perkembangan perbaikan yang telah dilakukan.
Muhammad Lutfi Duga Ada Tekanan dari Singapura
Di tengah polemik tersebut, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan dugaan adanya keterlibatan institusi investasi Singapura, yakni Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC), dalam tekanan terhadap MSCI.
Lutfi menduga ancaman perubahan klasifikasi pasar Indonesia dapat memicu kepanikan investor dan membuka peluang bagi pihak tertentu untuk membeli saham domestik pada harga lebih rendah.
Ia juga menyebut seorang petinggi GIC dalam klaimnya mengenai dugaan tekanan terhadap MSCI. Namun, tuduhan tersebut belum dibuktikan secara independen.
Temasek dan GIC membantah tuduhan tersebut. Temasek menyatakan tidak pernah menghubungi MSCI untuk memengaruhi keputusan klasifikasi pasar saham, sedangkan GIC menegaskan tuduhan terhadap lembaga dan stafnya tidak benar.
Di sisi lain, BEI menyatakan akan berfokus pada pembenahan teknis dan reformasi pasar modal domestik serta tetap meyakini independensi penyedia indeks global.
Polemik ini menempatkan pemerintah dan otoritas pasar modal pada dua agenda yang perlu berjalan beriringan: menjaga kepercayaan investor serta mempercepat pembenahan tata kelola pasar saham.
Pernyataan Prabowo menegaskan sikap pemerintah dalam menghadapi tekanan eksternal. Sementara itu, keberlanjutan reformasi transparansi, keterbukaan kepemilikan, dan pengawasan perdagangan akan menjadi bagian penting dalam memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global.
Tinggalkan Balasan