ACEH BARAT, TP – Kementerian Agama akan memeriksa dugaan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tersebut dijadwalkan berlangsung di lingkungan kampus untuk mendalami perkara sebelum keputusan lebih lanjut ditetapkan.
Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Syamsuar, mengatakan pemeriksaan langsung oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah diagendakan.
“Pemeriksaan langsung ke kampus telah diagendakan,” kata Syamsuar kepada Antara di Aceh Barat, Selasa (6/10/2026).
Ia menegaskan, penanganan perkara harus melalui tahapan pemeriksaan secara menyeluruh agar keputusan yang diambil didasarkan pada hasil pemeriksaan dan sesuai prosedur.
“Kita harus melalui semua proses agar upaya yang sudah dilakukan tidak sia-sia dan menghasilkan keputusan yang tepat,” ujarnya.
Syamsuar menjelaskan, pihak kampus telah memberhentikan sementara dosen yang diduga terlibat dari tugas mengajar selama dua semester. Dosen tersebut juga tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan kampus.
Pihak kampus, lanjutnya, telah meminta Kementerian Agama menjatuhkan sanksi tegas apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran berat, termasuk kemungkinan pemberhentian dari status aparatur sipil negara (ASN).
Mahasiswa Sampaikan Sejumlah Tuntutan
Kasus ini menjadi sorotan setelah mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) mendesak pimpinan kampus memberikan kepastian mengenai penanganan dugaan pelecehan dan kekerasan seksual yang diduga melibatkan seorang dosen.
Ketua Himpunan Mahasiswa KPI sekaligus Koordinator Lapangan, Ade Oktavia, mengatakan mahasiswa telah menyampaikan sejumlah tuntutan dalam audiensi dengan pimpinan kampus.
Mahasiswa meminta proses penanganan perkara dilakukan secara transparan, menyeluruh, dan berorientasi pada perlindungan korban. Mereka juga menuntut agar dosen yang diduga terlibat tidak kembali mendapatkan akses akademik di lingkungan kampus selama persoalan tersebut belum diselesaikan sesuai ketentuan.
Selain itu, mahasiswa meminta adanya jaminan perlindungan bagi pelapor dan korban agar terhindar dari intimidasi selama proses pengungkapan kasus berlangsung.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi psikologis korban yang dinilai belum mendapatkan perhatian memadai.
“Sejauh ini pihak kampus hanya memperhatikan keadaan pelaku, tetapi tidak memperhatikan keadaan korban yang mengalami trauma,” ujar seorang mahasiswa dalam audiensi.
Mahasiswa juga menyampaikan dugaan intimidasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Salah satu dugaan yang diungkapkan adalah ancaman pemberian nilai buruk apabila mahasiswa tidak mengikuti arahan dosen yang bersangkutan.
Dugaan tersebut menjadi bagian dari persoalan yang diminta mahasiswa untuk ditelusuri secara serius oleh pihak berwenang.
Sebanyak 13 BAP Disampaikan kepada Komnas Perempuan
Dalam audiensi, mahasiswa menyebut telah menghimpun dan menandatangani 13 berita acara pemeriksaan (BAP) dari para pelapor. Dokumen tersebut kemudian disampaikan kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai bahan pendukung penanganan perkara.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan hingga tuntas dan hak-hak korban mendapatkan perlindungan.
Mereka juga menjadwalkan audiensi dengan Kementerian Agama pada 12 Oktober 2026 guna menyampaikan tuntutan serta meminta kejelasan tindak lanjut penanganan perkara.
Di luar persoalan dugaan kekerasan seksual, mahasiswa turut mendesak kampus meningkatkan keamanan di lingkungan perguruan tinggi. Usulan tersebut mencakup pembenahan fasilitas di sekitar pos keamanan dan peningkatan pengawasan melalui kamera pengawas atau CCTV.
Mahasiswa berharap langkah-langkah tersebut dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sekaligus mencegah terjadinya intimidasi maupun tindakan yang mengancam keselamatan mahasiswa.
Sementara itu, pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama diharapkan dapat mengungkap fakta secara objektif dan menjadi dasar penetapan langkah lebih lanjut. Seluruh dugaan dalam perkara ini tetap perlu diuji melalui proses pemeriksaan yang adil dengan memperhatikan hak korban, pelapor, dan pihak yang dilaporkan.
Tinggalkan Balasan