Untuk memperluas penerapan tata kelola yang baik, ia mendorong pemerintah kabupaten/kota bersama perangkat daerah terkait agar memperkuat pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilaksanakan melalui pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya dengan penindakan, tetapi juga melalui pendidikan dan pencegahan.
Ia menjelaskan, KPK menerapkan pendekatan trisula pemberantasan korupsi yang mencakup pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ketiga aspek tersebut perlu berjalan beriringan untuk membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Ibnu menyebutkan terdapat 869 kasus korupsi dana desa sepanjang 2016–2023. Data tersebut menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam memastikan anggaran desa digunakan sesuai ketentuan.
Ia juga menyoroti sejumlah faktor yang berpotensi membuka celah korupsi, antara lain rendahnya transparansi anggaran, belum optimalnya saluran pengaduan masyarakat, minimnya keterlibatan warga dalam mengawasi pembangunan, serta lemahnya budaya kerja antikorupsi.
Karena itu, pemerintah desa didorong memperkuat sistem pengawasan internal, menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses masyarakat, dan memastikan proses pembangunan berjalan secara terbuka.
Pemerintah Aceh berharap program Percontohan Desa Antikorupsi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat integritas aparatur sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat gampong. Nilai-nilai antikorupsi diharapkan tidak hanya dipenuhi sebagai indikator penilaian, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan sehari-hari.
Adapun 15 desa penerima penghargaan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2026 meliputi Gampong Meunasah Timu di Kabupaten Bireuen, Desa Amiria Bahagia di Kabupaten Simeulue, Gampong Panteriek di Kota Banda Aceh, Kampung Tanjung Mancang di Kabupaten Aceh Tamiang, Gampong Pasi Pinang di Kabupaten Aceh Barat, Kampung Bale Redelong di Kabupaten Aceh Tengah, dan Gampong Kabong di Kabupaten Aceh Jaya.
Penerima lainnya adalah Gampong Kuta Barat di Kota Sabang, Gampong Kayee Jatoe di Kabupaten Pidie, Desa Subulussalam Selatan di Kota Subulussalam, Gampong Dayah Timu di Kabupaten Pidie Jaya, Kampung Kota Rikit Gaib di Kabupaten Gayo Lues, Gampong Seuneubok di Kota Lhokseumawe, Kampung Kuteni Reje di Kabupaten Aceh Tengah, serta Gampong Geudubang Jawa di Kota Langsa.
Melalui kolaborasi dengan KPK dan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Aceh berkomitmen mendorong tata kelola pemerintahan desa yang semakin terbuka, profesional, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas di tingkat gampong diharapkan berdampak pada efektivitas pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat Aceh.
Tinggalkan Balasan