BANDA ACEH, TP – Pemerintah Aceh memperkuat upaya pencegahan korupsi di tingkat desa melalui program Percontohan Desa Antikorupsi. Sebanyak 15 desa dari berbagai kabupaten dan kota menerima penghargaan atas komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Ibnu Basuki Widodo di Banda Aceh, Rabu (21/10/2026).
Penganugerahan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh bersama KPK dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat pencegahan korupsi sekaligus mendorong penerapan prinsip pemerintahan yang baik hingga ke tingkat gampong.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menegaskan bahwa pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan karena pengelolaan anggaran dan pelaksanaan programnya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Menurut dia, pengelolaan pemerintahan desa harus mengedepankan keterbukaan, pertanggungjawaban, partisipasi warga, serta pelayanan publik yang berkualitas.
“Pemerintahan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Fadhlullah.
Ia mengatakan, pencegahan korupsi perlu diwujudkan melalui langkah nyata, mulai dari keterbukaan informasi anggaran, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, penguatan pengawasan, hingga pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
Wakil Gubernur juga mengapresiasi desa-desa penerima penghargaan yang dinilai menunjukkan komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih dan amanah. Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi desa lain di Aceh.
Fadhlullah menekankan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan dorongan untuk terus meningkatkan integritas aparatur, memperbaiki pelayanan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Tinggalkan Balasan