Banda Aceh, TP – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta dukungan DPR RI untuk mempercepat kepastian alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana periode 2026–2028. Percepatan anggaran dinilai penting agar pembangunan permanen dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak dapat segera dilakukan.
Permintaan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Bencana DPR RI di Gedung Nusantara IV, kompleks DPR RI, Senin (25/5/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Sejumlah pejabat pemerintah pusat turut hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Pemerintah Aceh dalam pertemuan tersebut diwakili Mualem bersama Wakil Gubernur Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, jajaran asisten, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan biro terkait.
Dalam rapat itu, Mualem mengapresiasi dukungan DPR RI, kementerian dan lembaga pemerintah pusat, serta pemerintah daerah lain, termasuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dalam penanganan bencana di Aceh.
Ia sekaligus memaparkan perkembangan pemulihan di sejumlah sektor, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan, pertanian, hingga bantuan sosial bagi warga terdampak.
Pemulihan infrastruktur dan hunian
Mualem melaporkan sebanyak 46 ruas jalan nasional di Aceh telah kembali berfungsi. Sementara itu, 1.521 dari total 1.638 ruas jalan provinsi telah kembali beroperasi.
Penanganan jembatan yang rusak juga terus dilakukan melalui sejumlah metode, antara lain pemasangan jembatan Bailey, penggunaan struktur Armco, dan pembangunan jembatan perintis untuk mendukung konektivitas antardaerah.
Di sektor perumahan, sebanyak 16.716 unit hunian sementara (huntara) dilaporkan telah dihuni masyarakat. Angka tersebut setara dengan 94,61 persen dari target atau total unit yang menjadi acuan dalam laporan pemerintah.
Adapun pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat dengan dukungan sejumlah pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Yayasan Buddha Tzu Chi, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Normalisasi sungai dan pemulihan pertanian
Selain infrastruktur dan hunian, pemerintah juga menyoroti pemulihan sektor sumber daya air. Pendangkalan sungai akibat endapan lumpur pascabencana masih menjadi pekerjaan yang perlu ditangani untuk mengurangi risiko banjir ketika hujan deras kembali terjadi.
Penanganan bendung, muara, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, serta rehabilitasi tanggul juga terus didorong. Pemerintah Aceh berharap dukungan anggaran, termasuk melalui skema tambahan transfer ke daerah (TKD), dapat membantu mempercepat pekerjaan tersebut.
Pada sektor pertanian, rehabilitasi lahan sawah terdampak dilaporkan telah mencapai sekitar 27 ribu hektare dari target 35 ribu hektare.
Sementara itu, realisasi bantuan sosial, bantuan pengisian hunian, jaminan hidup (jadup), dan bantuan stimulan ekonomi disebut telah mencapai sekitar 98,5 persen. Program pemulihan juga mencakup dukungan terhadap aktivitas ekonomi warga dan layanan psikososial bagi masyarakat terdampak.
Mualem menambahkan, pemanfaatan tambahan TKD terus diarahkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai sektor, termasuk jalan, hunian tetap, irigasi, pertanian, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Transisi darurat perlu diikuti kepastian anggaran
Dalam kesempatan yang sama, Mualem menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh masih memperpanjang masa transisi darurat karena sejumlah kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Persoalan tersebut mencakup penyediaan hunian sementara dan penyelesaian pekerjaan darurat.
Namun, ia mengingatkan bahwa masa transisi yang berkepanjangan dapat menghambat dimulainya pembangunan permanen. Kondisi tersebut juga berpotensi memperlambat pemulihan sosial ekonomi dan menambah kebutuhan pembiayaan untuk huntara, jaminan hidup, logistik, serta bantuan dasar lainnya.
Atas dasar itu, Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat memberikan kepastian mengenai alokasi dan pelaksanaan anggaran rehabilitasi serta rekonstruksi untuk periode 2026–2028.
Mualem berharap dukungan tersebut dapat mempercepat pembangunan permanen sehingga masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan