Calang, TP – Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., M.A.P., menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh, Syahrawi Munthe, di ruang kerja Bupati Aceh Jaya, Senin (5/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD), penguatan kapasitas fiskal, hingga alternatif sumber pembiayaan pembangunan.
Safwandi mengatakan, koordinasi dan sinergi dengan KPPN Meulaboh penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Koordinasi dan sinergi dengan KPPN sangat penting bagi kami, terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal sekaligus mampu mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Safwandi.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, serta memperkuat kapasitas fiskal agar pembiayaan program prioritas pembangunan tetap terjaga.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah skema pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kedua pihak turut membahas wacana pengalihan beban pembiayaan gaji PPPK dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Safwandi menilai pembahasan tersebut penting sebagai bagian dari upaya menjaga ruang fiskal daerah agar pemerintah kabupaten tetap memiliki kemampuan membiayai berbagai program prioritas.
“Pembahasan mengenai skema pembiayaan gaji PPPK menjadi bagian penting dalam upaya menjaga ruang fiskal daerah agar tetap sehat dan mampu membiayai program prioritas pembangunan,” katanya.
Sementara itu, Kepala KPPN Meulaboh, Syahrawi Munthe, mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam pengelolaan Transfer ke Daerah.
“Pemda Aceh Jaya merupakan salah satu pemerintah daerah di Aceh yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan TKD,” ujar Syahrawi.
Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada hasil pembangunan.
Syahrawi juga menjelaskan bahwa KPPN Meulaboh terus memperkuat perannya sebagai financial advisor dan regional chief economist melalui pendampingan kepada pemerintah daerah, termasuk membantu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi unggulan daerah.
“Potensi ekonomi unggulan daerah perlu terus diidentifikasi dan dikembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah,” katanya.
Selain mengevaluasi penyaluran TKD, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah alternatif sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Aceh Jaya.
Terkait wacana pengalihan pembiayaan gaji PPPK ke APBN, skema tersebut dinilai berpotensi mengurangi tekanan terhadap APBK sekaligus menjaga keberlanjutan pembayaran hak pegawai. Namun, penerapannya tetap memerlukan kebijakan dan ketentuan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Jaya, H. Masri, S.E., M.Si., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya, Inspektur Inspektorat Aceh Jaya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Aceh Jaya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berharap koordinasi dengan KPPN Meulaboh terus diperkuat, terutama dalam optimalisasi TKD, pengembangan potensi ekonomi, peningkatan kapasitas fiskal, dan penyusunan strategi pembiayaan pembangunan.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Aceh Jaya menargetkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin sehat dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung pelaksanaan program prioritas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tinggalkan Balasan