Banda Aceh, TP — Sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di Aceh meminta Pemerintah Aceh mengkaji ulang Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Mereka menilai evaluasi diperlukan agar kebijakan tersebut tepat sasaran tanpa mengganggu keberlangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Pandangan itu mengemuka dalam forum diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir bersama para asisten dan sejumlah perwakilan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Ruang Potensi Daerah, Sekretariat Daerah Aceh, Senin (4/5).
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan mahasiswa dan organisasi kepemudaan menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan pencabutan pergub, melainkan peninjauan kembali terhadap substansi dan penerapannya.
Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Aceh, Mohd Rendi Febriansyah, mengatakan perbedaan pendapat dalam pembahasan kebijakan merupakan bagian dari dinamika intelektual. Namun, menurut dia, pencabutan regulasi tanpa menyiapkan landasan hukum pengganti berisiko menghambat pelaksanaan program JKA.
“Kami sebagai mahasiswa terbuka terhadap perbedaan pendapat, itu bagian dari proses berpikir. Tapi hari ini kami melihat, jika pergub ini dicabut, akan terjadi kekosongan hukum. Ketika itu terjadi, anggaran dan pelaksanaan teknis JKA tidak bisa berjalan,” kata Rendi dalam forum tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa terganggunya pelaksanaan JKA dapat berdampak luas terhadap masyarakat, bukan hanya kelompok penerima manfaat tertentu.
Menurut Rendi, keberlangsungan program perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat dari seluruh kelompok desil tetap memperoleh kepastian terkait akses layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, mahasiswa menyatakan akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sekaligus mendorong perbaikan yang dinilai diperlukan. Mereka berharap evaluasi dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan aspek regulasi, ketepatan sasaran, dan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Sekda Aceh M. Nasir mengapresiasi keterlibatan organisasi mahasiswa dan kepemudaan dalam pembahasan kebijakan JKA. Ia menilai partisipasi publik merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah.
Nasir juga membuka ruang bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan JKA. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan program yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah dan kelompok mahasiswa untuk menyampaikan pandangan sekaligus mencari titik temu mengenai keberlanjutan JKA. Evaluasi kebijakan diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program tanpa mengabaikan kepastian hukum dan kebutuhan masyarakat Aceh terhadap layanan kesehatan.
Tinggalkan Balasan