Calang, TP – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada November hingga Desember 2026. Bupati Aceh Jaya, Safwandi, turun langsung memeriksa kesiapan logistik dan perlengkapan penanggulangan bencana di Gedung Taruna Siaga Bencana (Tagana) Aceh Jaya, Senin (9/11/2026).
Dalam inspeksi tersebut, Safwandi didampingi Kepala Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinsostransnaker) Aceh Jaya, T. Ridwan. Keduanya meninjau sejumlah persediaan bantuan yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apabila terjadi bencana.
Pemeriksaan meliputi berbagai perlengkapan darurat, kebutuhan sandang, peralatan rumah tangga, hingga bahan pangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh bantuan tersedia dan dapat segera disalurkan ketika masyarakat membutuhkan penanganan darurat.
Safwandi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial serta Pemerintah Aceh atas dukungan logistik yang diberikan untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di Aceh Jaya.
Berdasarkan data Dinsostransnaker Aceh Jaya, daerah tersebut telah menerima bantuan logistik dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh dengan nilai Rp2.585.113.998. Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) itu disalurkan dalam dua tahap, yakni 30 Maret dan 2 November 2026.
Bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan, antara lain selimut, handuk, mukena, family kit, pakaian anak, kain sarung, peralatan dapur, serta bahan bangunan berupa seng, tripleks dan paku. Pemerintah Aceh juga menyalurkan bahan pangan seperti minyak goreng, ikan kaleng, mi instan dan biskuit, termasuk tenda serbaguna.
Selain bantuan dari pemerintah provinsi, Aceh Jaya menerima dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial senilai Rp733.194.467 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2 November 2026.
Bantuan tersebut terdiri atas family kit, kasur, tenda, selimut, rompi pelampung, pakaian anak-anak dan dewasa, serta sejumlah perlengkapan pendukung penanganan bencana lainnya.
Dengan demikian, total bantuan logistik dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat yang telah diterima Kabupaten Aceh Jaya mencapai Rp3.318.308.465 atau sekitar Rp3,3 miliar.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial dan Pemerintah Aceh, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur serta Dinas Sosial Aceh. Dukungan ini sangat membantu memperkuat kesiapan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat jika terjadi bencana, terutama menghadapi periode November hingga Desember yang diperkirakan memiliki curah hujan cukup tinggi,” kata Safwandi.
Meski berharap Aceh Jaya terhindar dari bencana, Safwandi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan langkah antisipasi. Seluruh perangkat terkait diminta memastikan kesiapan personel, perlengkapan dan kebutuhan logistik agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Ia secara khusus menginstruksikan jajaran Dinsostransnaker untuk menjaga dan mengelola seluruh bantuan yang tersedia. Setiap barang harus tercatat dengan baik, disimpan sesuai ketentuan, serta dipastikan tetap dalam kondisi layak pakai.
“Jangan sampai ketika bencana terjadi, kita justru terkendala dalam menyalurkan bantuan. Seluruh logistik harus terdata, terpelihara dan siap didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinsostransnaker Aceh Jaya, T. Ridwan, mengatakan pemerintah daerah juga telah menyiapkan mekanisme pemenuhan kebutuhan beras untuk masyarakat apabila terjadi bencana dalam skala besar.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan Perum Bulog Cabang Meulaboh untuk memastikan ketersediaan beras yang dapat dimanfaatkan dalam penanganan kondisi darurat.
Ridwan menjelaskan, apabila bencana terjadi dan bantuan beras dibutuhkan, pemerintah daerah cukup mengajukan surat permintaan kepada Bulog. Setelah permohonan disampaikan, beras dapat didistribusikan paling lama dalam waktu 24 jam.
“Untuk kebutuhan beras, kami sudah berkoordinasi dengan Bulog Meulaboh. Jika sewaktu-waktu terjadi bencana dan masyarakat membutuhkan bantuan, pemerintah daerah akan segera mengajukan permintaan. Beras dapat didistribusikan paling lama 24 jam setelah permintaan diajukan,” ujar Ridwan.
Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan pangan selama masa tanggap darurat. Dengan dukungan Bulog, pemenuhan kebutuhan beras dapat dilakukan sesuai kondisi dan jumlah masyarakat terdampak.
Safwandi menambahkan, kesiapsiagaan bencana tidak hanya bergantung pada ketersediaan bantuan, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Pengelolaan logistik serta kecepatan respons menjadi faktor penting untuk meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.
Pemkab Aceh Jaya berharap dukungan lintas pemerintahan dan kesiapan seluruh perangkat daerah dapat memperkuat upaya perlindungan masyarakat, khususnya dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2026.
Tinggalkan Balasan