ANKARA – Majelis Umum Agung Nasional Turkiye menyetujui rancangan undang-undang (RUU) ratifikasi Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah yang melibatkan Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan, Kamis (5/11).
RUU tersebut disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil 279 suara mendukung dan 119 suara menolak dari total 600 kursi parlemen. Persetujuan ini sekaligus menuntaskan proses pembahasan perjanjian pertahanan tersebut di tingkat parlemen, sebagaimana dilaporkan Turkiye Today.
RUU ratifikasi itu memuat tiga pasal. Pasal pertama menyetujui perjanjian pertahanan yang terdiri atas 16 pasal. Pasal kedua mengatur pemberlakuan perjanjian setelah diumumkan melalui Lembaran Negara Turkiye. Sementara pasal ketiga menetapkan tanggung jawab pelaksanaannya berada di bawah kewenangan presiden.
Pemerintah Turkiye sebelumnya telah mengajukan perjanjian tersebut kepada parlemen untuk mendapatkan ratifikasi pada Oktober 2026.
Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah pada 7 Agustus 2026 di Makkah, Arab Saudi.
Dalam kesepakatan tersebut, ketiga negara menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara penandatangan akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya.
Perjanjian itu juga mencakup penguatan kerja sama militer, pertukaran intelijen, pencegahan kolektif, serta kolaborasi dalam pengembangan industri pertahanan.
Meski demikian, ketentuan pertahanan kolektif dalam perjanjian tersebut tidak secara otomatis mengharuskan ketiga negara mengerahkan pasukan militer apabila salah satu pihak mengalami serangan.
Setiap bentuk bantuan militer akan ditentukan melalui konsultasi antarpihak dengan tetap mengikuti prosedur konstitusional dan ketentuan hukum masing-masing negara.
Khusus Turkiye, pengerahan pasukan militer ke luar negeri tetap memerlukan persetujuan parlemen secara terpisah.
Dengan persetujuan parlemen tersebut, Turkiye menyelesaikan tahapan ratifikasi di tingkat legislatif. Sementara itu, pelaksanaan perjanjian tetap mengikuti mekanisme hukum dan konstitusional yang berlaku di masing-masing negara penandatangan.
Tinggalkan Balasan