BANDA ACEH, TP – Bupati Aceh Jaya Safwandi, S.Sos., M.AP., memaparkan inovasi layanan digital dan penguatan tata kelola informasi publik dalam tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Kantor Komisi Informasi Aceh, Banda Aceh, Selasa (13/10/2026).
Dalam presentasi pimpinan badan publik tersebut, Safwandi bersama Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menjelaskan langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian ialah Super App SAJAN (Smart Aceh Jaya Terdepan). Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai situs web dan layanan digital dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan melalui satu pintu.
Safwandi mengatakan, pengembangan layanan digital tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dijangkau, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan data, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara mudah dan tepat.
Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi, memperbarui konten pada kanal digital secara berkala, serta memperkuat koordinasi dengan PPID agar pelaksanaan keterbukaan informasi berjalan optimal.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Aceh, Junaidi, mengapresiasi upaya Pemkab Aceh Jaya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Dukungan anggaran serta komitmen memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan informasi pemerintah.
Junaidi juga menilai SAJAN berpotensi menjadi salah satu rujukan pengembangan layanan digital bagi pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Aceh.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberadaan platform digital perlu diikuti dengan pembaruan informasi secara konsisten. Informasi yang lengkap, akurat, dan mutakhir menjadi faktor penting agar layanan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia turut berharap Kabupaten Aceh Jaya dapat meraih predikat Informatif pada 2026, seiring penguatan peran PPID, dukungan pemerintah daerah, dan pengembangan inovasi layanan digital.
Melalui pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026, Pemkab Aceh Jaya diharapkan dapat mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan sekaligus menyempurnakan sistem pelayanan informasi publik.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan masyarakat memperoleh akses informasi publik yang lebih terbuka dan mudah dijangkau.
Tinggalkan Balasan