JAKARTA, TP – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah terdampak bencana menyiagakan alat berat untuk mengantisipasi kemungkinan bencana susulan menjelang musim penghujan akhir tahun.
Permintaan tersebut disampaikan Fadhlullah setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Aceh dan Sumatera.
Dalam rapat virtual bersama sejumlah kepala daerah dari Kantor Penghubung Aceh di Jakarta, Kamis (8/10/2026), Fadhlullah meminta agar ekskavator dan peralatan pendukung lainnya ditempatkan di daerah terdampak serta lokasi yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
Rapat itu turut dihadiri Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, sejumlah bupati dan wali kota, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Fadhlullah menekankan pentingnya langkah antisipatif agar pemerintah daerah dapat merespons keadaan darurat tanpa harus menunggu mobilisasi peralatan dari lokasi lain.
“Kita perlu mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Karena itu, alat berat harus disiapkan dan standby di daerah-daerah yang rawan, sehingga ketika terjadi kondisi darurat bisa langsung digunakan,” kata Fadhlullah.
Untuk memastikan kebutuhan setiap daerah dapat segera ditindaklanjuti, ia meminta para bupati dan wali kota terdampak mengajukan permohonan resmi kepada Ketua Satgas PRR Sumatera.
Permohonan tersebut akan menjadi dasar pendataan kebutuhan alat berat, sekaligus membantu penentuan prioritas penempatan peralatan berdasarkan kondisi dan tingkat kerawanan di lapangan.
Pemerintah daerah diminta petakan sungai rawan
Selain kesiapan alat berat, rapat tersebut membahas penanganan sungai yang mengalami pendangkalan dan perubahan alur akibat material banjir maupun longsor.
Fadhlullah mengapresiasi upaya Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I dalam menangani sungai-sungai terdampak bencana. Namun, ia menegaskan bahwa upaya mitigasi juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dan kota.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi sungai dan saluran air yang mengalami pendangkalan, penyempitan, atau tertutup material bencana. Hasil pemetaan tersebut diperlukan untuk menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan segera sesuai kewenangan masing-masing.
“Kami mengapresiasi kerja keras BWS Sumatera I yang terus bergerak menangani sungai pascabencana. Namun, pemerintah kabupaten dan kota juga harus aktif. Sungai yang dangkal akibat material bencana harus segera ditangani sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan di akhir tahun,” ujarnya.
Penanganan sungai menjadi salah satu perhatian karena endapan material pascabencana berpotensi menghambat aliran air. Pembersihan dan normalisasi pada lokasi yang membutuhkan penanganan diharapkan dapat membantu mengurangi risiko banjir, terutama di kawasan yang sebelumnya terdampak banjir dan longsor.
Fadhlullah juga meminta koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan kota, BWS Sumatera I, serta pemerintah pusat terus diperkuat agar penanganan di lapangan berjalan terpadu.
Ia menilai kesiapsiagaan menghadapi bencana perlu dilakukan sebelum curah hujan meningkat, mulai dari penempatan alat berat, pemetaan kawasan rawan, hingga identifikasi infrastruktur yang membutuhkan penanganan.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Aceh berharap respons terhadap kemungkinan bencana susulan dapat dilakukan lebih cepat sekaligus menekan risiko dampak banjir dan longsor pada musim penghujan akhir tahun.
Tinggalkan Balasan