JAKARTA, TP – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah akan mengawal penyusunan aturan turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi pelaksana dari tiga kementerian berjalan selaras dan memberikan kepastian bagi para pengemudi ojek online (ojol).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR dan pemerintah telah melakukan sinkronisasi serta harmonisasi ketentuan dengan mempertimbangkan aspirasi para pelaku ekosistem transportasi daring.
Menurut Dasco, koordinasi lintas kementerian diperlukan agar pelaksanaan kebijakan tersebut memiliki aturan yang jelas dan mampu mengakomodasi kebutuhan pengemudi maupun pihak lain yang terlibat dalam layanan transportasi berbasis platform digital.
Perpres tersebut membagi kewenangan pengaturan kepada tiga kementerian. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertindak sebagai pengampu, Kementerian Perhubungan menangani angkutan penumpang beserta tarifnya, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatur layanan pengantaran barang dan makanan.
Untuk memastikan pelaksanaannya tidak tumpang tindih, ketiga kementerian akan membentuk forum komunikasi atau satuan tugas bersama. Forum tersebut akan dipimpin Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Dasco menyampaikan pembentukan forum itu di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis. Ia berharap mekanisme koordinasi tersebut dapat memperlancar penyelarasan kebijakan sekaligus memastikan ketentuan dalam Perpres diterapkan secara efektif.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, ketentuan mengenai biaya aplikasi atau potongan yang dikenakan platform sebesar 8 persen telah diberlakukan sejak 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut kini diperkuat melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Di sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan, aturan menteri yang mengatur biaya layanan pengantaran barang dan makanan akan mencakup aspek transparansi dalam penetapan harga oleh perusahaan platform.
Nezar menegaskan, pengaturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pengemudi layanan pengantaran sekaligus memperkuat perlindungan bagi mereka dalam menjalankan pekerjaan.
Adapun Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan, pemerintah menargetkan seluruh aturan pelaksanaan yang disusun kementerian terkait dapat diterbitkan paling lambat 31 Desember 2026.
Penerbitan aturan turunan itu menjadi tahapan penting untuk menerjemahkan ketentuan dalam Perpres ke dalam kebijakan teknis yang lebih terperinci, terutama terkait pembagian kewenangan, tarif, biaya platform, dan perlindungan bagi pengemudi layanan transportasi berbasis digital.
Tinggalkan Balasan