BANDA ACEH, TP – Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyetujui Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna di Gedung DPRA, Banda Aceh, Kamis (27/8/2026).
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban tersebut, pendapatan Aceh pada 2025 mencapai Rp10,70 triliun, sedangkan realisasi belanja tercatat Rp10,65 triliun. Selisih pendapatan dan belanja itu menghasilkan surplus sebesar Rp47,35 miliar.
Pada komponen pembiayaan, penerimaan tercatat Rp530,39 miliar dan pengeluaran sebesar Rp59,28 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp471,10 miliar, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercatat Rp518,46 miliar.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, mengapresiasi DPRA, khususnya Badan Anggaran dan seluruh fraksi, atas pembahasan serta masukan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2025.
“Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para Anggota DPR Aceh yang telah menyusun dan menyampaikan Pendapat Badan Anggaran DPR Aceh, serta fraksi-fraksi DPR Aceh yang telah menyusun dan menyampaikan pendapat akhirnya,” kata Dek Fadh dalam sambutannya.
Ia mengatakan, seluruh masukan, saran, dan koreksi yang disampaikan selama pembahasan akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Aceh untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dek Fadh juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kami berkeyakinan bahwa pelaksanaan Keuangan Aceh dalam APBA Tahun Anggaran 2025 telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik, ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Pemerintah Aceh Kawal Rekomendasi BPK
Setelah persetujuan rancangan qanun tersebut, Pemerintah Aceh akan mengawal penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Dek Fadh, Inspektorat Aceh akan berperan dalam mengawasi tindak lanjut rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Pemerintah Aceh juga akan memperkuat koordinasi dengan BPK Perwakilan Aceh untuk memastikan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.
Terkait SiLPA 2025, ia menyatakan penggunaannya akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh akan diarahkan untuk mendukung program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Prioritasnya meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Percepatan Pemulihan Pascabencana
Selain pengelolaan keuangan, Pemerintah Aceh juga memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana hidrometeorologi.
Dek Fadh mengatakan, upaya pemulihan akan mencakup perbaikan sarana dan prasarana serta pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana. Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota guna memperoleh dukungan anggaran.
“Pemerintah Aceh juga akan memperkuat koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapat dukungan anggaran sehingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan maksimal,” katanya.
Pemerintah Aceh juga berkomitmen mengoptimalkan realisasi APBA agar program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dapat terlaksana sesuai target.
Optimalisasi Pendapatan Asli Aceh
Di sisi pendapatan, pemerintah akan mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA) melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penggalian potensi pendapatan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Pemerintah juga mendorong peningkatan investasi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah.
Dek Fadh menambahkan, seluruh Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) akan diarahkan untuk bertransformasi menjadi pusat keuntungan atau profit center, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
“Pemerintah Aceh akan menginstruksikan seluruh Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) untuk bertransformasi menjadi Profit Center sebagai penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Aceh,” ujarnya.
Dek Fadh menilai persetujuan rancangan qanun pertanggungjawaban APBA 2025 mencerminkan kerja sama antara pemerintah daerah dan legislatif dalam proses pengelolaan keuangan Aceh. Pemerintah berharap tindak lanjut atas hasil pembahasan tersebut dapat memperkuat akuntabilitas anggaran sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan